Berita24.co.id : Mesuji —- Pernyataan Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Mesuji, Yanuar Fitrian, SKM, MM, yang menyebut pemberitaan beberapa media tentang kondisi pasien 07 adalah hoax berbuntut panjang.
Pasalnya, berselang dua hari pasca statement itu, empat pengurus organisasi wartawan di Mesuji segera mengambil sikap terkait tuduhan Yanuar tersebut. (28/09).
“Ini adalah upaya pecah belah yang sangat buruk, Ini yang dinamakan politik Belanda,” kata Sekretaris Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Kabupaten Mesuji, Apriadi.
“Sejak pandemi Corona mencuat, kita mencatat, sudah berulang kali Kepala Dinas Kesehatan melakukan hal semacan ini yang secara etika, bukan saja tidak bijak tapi juga tidak pantas.” tegasnya lagi.
Hal senada juga disampaikan Ketua Asosiasi Wartawan Profesional Indonesia (AWPI), Lukman, Ketua Lembaga Pendidikan Jurnalis Desa (LPJD), Aris Rinaldi, juga Ketua Ikatan Wartawan Online (IWO) yang atas hal tersebut, menyatakan tiga sikap secara resmi.
Pertama, meminta pada Bupati Mesuji yang juga Ketua Tim Gugus Tugas Percepatan Penanganan Covid-19 agar mengevaluasi kinerja Yanuar.
Kedua, meminta agar Yanuar Fitrian dalam kapasitasnya sebagai Juru bicara Gugus Tugas Covid 19 Kabupaten Mesuji tidak menggunakan narasi yang dapat memicu konflik di kalangan masyarakat.
“Poin ketiga, dalam waktu 2 x 24 jam, kami meminta agar Yanuar Fitrian meminta maaf secara resmi di media online dan visual terkait tuduhannya terhadap pemberitaan beberapa media tentang pasien 07 tersebut hoax,” tegas Ketua AWPI, Lukman.
Pasca penyataan tersebut ditandatangani, perwakilan empat organisasi wartawan kemudian menyampaikannya pada Plt. Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan (Prokompim) Sekretariat Daerah Kabupaten Mesuji, Angga Pramudita.
“Kita akan teruskan hal ini ke Pak Sekda secepatnya terkait waktu 2×24 jam yang diberikan,” ujar Angga pada perwakilan jurnalis.
Dalam kesempatan tersebut, Angga juga berharap agar awak media dapat berkoordinasi terlebih dahulu dengan Prokompim terkait dipublikasikan berita yang berhubungan dengan Pemerintah Daerah.
“Sebisa mungkin mohon kordinasikan demi kebaikan kita semua,” pinta Angga. (rils)