Berita24.co.id : Tulang Bawang Barat —- Sejumlah Wali murid protes soal porsi menu kering MBG yang diduga porsinya tidak sesuai hingga menu basi dan tak layak di komsusi terlebih untuk ibu hamil dan menyusui. Hal ini tentunya menjadi perhatian serius Ketua Pengurus Daerah Ikatan Wartawan Online (PD-IWO) Kabupaten Tulang Bawang Barat, Provinsi Lampung Arpani.
Ketua PD IWO Tubaba Arpani mengatakan pihaknya telah mendapatkan laporan keluhan dari sejumlah wali murid dan warga ibu hamil menyusui bahwa ada dugaan kecurangan pengurangan porsi menu MBG hingga makanan basi tak layak di komsumsi di keluhkan warga penerima program tersebut pada bulan Ramadhan 1447 Hijriah tahun 2026
“Bantuk kekecewan sejumlah wali murid Banyak sekali mereka yang memposting di sejumlah akun media sosial fecebook dan tik -tok hingga disebuah group whatsapp menu MBG yang telah di Ristribusiakan oleh pihak Dapur SPPG jatah selama tiga hari di nilai wali tidak sesuai ,”ungkapnya kepada awak media pada sabtu (29/2/2026)
Ketua Pengurus ikatan wartawan online kabupaten tulang bawang barat itu juga mengajak sebanyak 42 pengurus dan anggotanya untuk dapat terlibat dalam menjalankan tugas sosial kontrol secara prafisional mengawasi saat pendistribuan Menu MBG tersebut di setiap sekolah
“Kita akan membantuk Tim dari jumlah anggota dan pengurus IWO Tubaba akan
di tugaskan masing -masing nantinya di setiap kecamatan sebanyak 4 sampai 5 orang untuk mengawasi apakah porsi menu MBG yang di Ristribusikan sudah aman dan sesuai standar anggaran yang sudah di ketentuan oleh pemerintah,”jelasnya.
Untuk memastikan kenyamanan ataupun kelayakan apakah pihak Dapur SPPG apakah sudah ber sertifikasi laik Higiene sanitasi (SLHS) sertifikasi Hazard Analysis and critical control points (HACCP) untuk menjamin manajemen rosiko pangan Serta sertifikasi Halal termasuk izin dari masyarakat lingkungan yang bakal terdampak hal ini yang perlu kita lakukan pengawasanya di lapangan.
Dia juga menyatakan jika memang benar informasi dari warga ada pengurangan porsi menu MBG yang menurut wali murid tidak sesuai ada unsur kesengajaan yang dilakukan pihak Dapur SPPG merupakan berbuatan tindak pidana korupsi perbuatan melawan Hukum mengingat setiap siswa -siswi penerima program tersebut sumber Dana nya dari ABPN
“Banyak pihak punya tugas di bidang pengawasan seperti Pemerintah daerah hingga DPRD. LSM,jurnalis,BGN dan lembaga lainya Saya mengajak masyarakat mari kita sama -sama mengawasi program unggulan presiden republik indonesia Prabowo subianto di kabupaten tubaba
agar tidak di salah gunakan oleh oknum Dapur SPPG,” pungkasnya. (*)
