BANDAR LAMPUNG (INFO PUBLIK) – Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi (BMBK) Provinsi Lampung, M. Taufiqullah, menyambut baik penilaian penyelenggaraan pelayanan publik yang dilaksanakan oleh Tim Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Provinsi Lampung di lingkungan kerjanya, Senin (9/11/2026). Penilaian ini mencakup empat Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kunci: Dinas Penanaman Modal, Dinas Kesehatan, Dinas Pendidikan, dan Dinas Sosial, dengan Dinas BMBK menjadi lokasi sekaligus mewakili bidang infrastruktur.
Taufiqullah menyampaikan bahwa kehadiran Ombudsman memberikan pengingat penting: standar fisik seperti ruang tunggu, penerima tamu, area bermain anak, dan fasilitas penunjang lainnya memang sudah dipenuhi, namun esensi pelayanan publik yang sesungguhnya adalah yang dapat dirasakan dan berdampak langsung oleh masyarakat.
“Alhamdulillah, kami salah satu OPD yang pada tahun ini diajak untuk ikut dinilai oleh Ombudsman. Penerima tamu, ruang tunggu, fasilitas penunjang memang sudah ada. Namun pelayanan publik yang dimaksud sebenarnya adalah pelayanan publik yang dapat dirasakan dan berdampak sama masyarakat,” ujarnya.
Ia menekankan bahwa penilaian dari Ombudsman sejalan dengan realitas saat ini — masyarakat sudah semakin kritis dan cerdas dalam menilai kinerja instansi publik. Keluhan terkait infrastruktur seperti jalan rusak, drainase yang tidak berfungsi, hingga kualitas pekerjaan kontraktor kini dapat langsung disampaikan melalui media sosial tanpa menunggu prosedur yang berbelit.
“Saat ini masyarakat sudah lebih cerdas, dia bisa menilai, dia bisa merasakan. Kalau misalkan kita bangun jalan lalu rusak lagi, masyarakat langsung bisa menyampaikan ke kita. Pengaduan masuk lewat Instagram, TikTok, maupun kanal resmi kita, dan itu langsung kami tanggapi,” jelasnya.
Taufiqullah memaparkan mekanisme penanganan pengaduan yang diterapkan pihaknya. Setiap laporan yang masuk langsung disebarkan ke petugas terkait maupun instansi di kabupaten/kota, diverifikasi ke lokasi, dan segera ditindaklanjuti.
“Kalau ada laporan di medsos, langsung kita sampaikan ke petugas di lapangan dan ke kabupaten/kota. Setiap laporan dicek satu per satu, langsung ditindaklanjuti. Alhamdulillah, sejauh ini pesan positif jauh lebih banyak dibandingkan yang negatif,” ungkapnya.
Taufiqullah berharap penilaian Ombudsman ini memacu seluruh jajaran Dinas BMBK untuk senantiasa meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur dan responsivitas terhadap setiap aspirasi maupun keluhan masyarakat Lampung. (Tina)
