Berita24.co.id : Mesuji —- Aroma dugaan penyelewengan dana komite di SD Negeri 5 Simpang Pematang semakin menyengat. Ketua komite lama, Junaidi, disorot tajam lantaran hingga kini belum juga menyerahkan rincian penggunaan dana, meski telah berkali-kali didesak oleh pihak sekolah dan wali murid.Senin (20/04/26)
Sikap bungkam Junaidi dinilai bukan sekadar kelalaian, melainkan bentuk pengabaian terhadap tanggung jawab publik. Seolah kebal hukum, ia memilih diam di tengah tuntutan keterbukaan yang kian menguat.
Kepala SD Negeri 5 Simpang Pematang, Firdaus, mengungkapkan bahwa upaya komunikasi telah dilakukan berulang kali, namun tak membuahkan hasil.
“Kami sudah berkali-kali menghubungi, tapi tidak ada respons. Padahal yang diminta hanya rincian dana komite selama beliau menjabat. Kalau memang tidak ada masalah, kenapa harus dihindari?” tegas Firdaus.
Menurutnya, transparansi seharusnya menjadi hal mendasar dalam pengelolaan dana komite. Ketertutupan yang terjadi justru memicu kecurigaan dan memperkeruh situasi.
“Kalau sejak awal terbuka, persoalan ini tidak akan sepanjang ini. Sekarang wali murid terus menanyakan kejelasan, dan kami yang berada di posisi sulit,” tambahnya.
Firdaus juga memberikan ultimatum agar dalam waktu dekat Junaidi segera menyerahkan laporan pertanggungjawaban tersebut.
“Kami tunggu minggu ini. Harus ada itikad baik. Ini bukan soal pribadi, tapi menyangkut kepercayaan publik,” ujarnya.
Kritik lebih keras dilontarkan Ketua LSM LKPK Kabupaten Mesuji, Jahidin Paksi. Ia menilai sikap Junaidi yang justru sibuk memberikan klarifikasi di media lain tanpa disertai bukti konkret semakin menguatkan dugaan adanya penyimpangan.
“Jangan main opini. Kalau merasa benar, buka saja datanya. Ini uang publik, bukan milik pribadi. Keterbukaan itu wajib, bukan pilihan,” kata Jahidin dengan nada tegas.
Tak hanya itu, Jahidin juga mengungkap adanya kejanggalan serius dalam struktur kepengurusan komite. Nama yang tercantum sebagai sekretaris, Sobirin, disebut tidak mengetahui posisinya dalam struktur tersebut.
“Ini sudah masuk ranah serius. Bagaimana mungkin seseorang dicantumkan sebagai pengurus tapi tidak tahu? Bahkan yang masuk struktur bukan wali murid, melainkan pegawai honor dan guru. Ini patut diduga ada manipulasi,” ungkapnya.
Kondisi ini memunculkan pertanyaan besar soal tata kelola dana komite di sekolah tersebut. Jika dalam waktu dekat tidak ada kejelasan, publik mendesak agar aparat penegak hukum segera turun tangan untuk mengusut dugaan penyimpangan yang terjadi.
Kasus ini kini menjadi sorotan luas, dan menjadi ujian serius bagi komitmen transparansi serta akuntabilitas pengelolaan dana pendidikan di tingkat sekolah.(Tim)
