BERITA24.CO.ID
Jakarta – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menetapkan kebijakan pemberian perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak bencana banjir dan longsor di Provinsi Aceh, Provinsi Sumatera Utara dan
Provinsi Sumatera Barat.
Kebijakan ditetapkan pada Rapat Dewan Komisioner OJK di Jakarta, Rabu (10/12) pascapengumpulan data di wilayah bencana, serta asesmen yang menunjukkan bencana
dimaksud memengaruhi perekonomian di daerah setempat dan pada gilirannya
mempengaruhi kemampuan membayar debitur.
Pemberian perlakuan khusus itu dilakukan sebagai bagian dari mitigasi risiko agar
bencana tidak berdampak sistemik, serta untuk mendukung percepatan pemulihan
aktivitas ekonomi daerah.
Tata cara perlakuan khusus terhadap kredit atau pembiayaan perbankan, Lembaga
Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, LKM dan LJK Lainnya (PVML) yang diberikan
kepada debitur terdampak bencana mengacu pada POJK Nomor 19 Tahun 2022 tentang
Perlakuan Khusus untuk Lembaga Jasa Keuangan pada Daerah dan Sektor Tertentu di
Indonesia yang Terkena Dampak Bencana (POJK Bencana).
Perlakuan khusus atas kredit/pembiayaan kepada debitur yang terkena dampak
bencana mencakup:
a. Penilaian kualitas kredit/pembiayaan berdasarkan ketepatan pembayaran (satu
pilar) untuk plafon sampai dengan Rp10 miliar;
b. Penetapan kualitas lancar atas kredit/pembiayaan yang direstrukturisasi.
Restrukturisasi dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang disalurkan baik
sebelum maupun setelah debitur terkena dampak bencana. Untuk Penyelenggara
LPBBTI, restrukturisasi dapat dilakukan setelah mendapatkan persetujuan dari
pemberi dana; dan
c. Pemberian pembiayaan baru terhadap debitur yang terkena dampak dengan
penetapan kualitas kredit secara terpisah untuk kredit/pembiayaan/penyediaan
dana lain baru (tidak menerapkan one obligor).
Penetapan kebijakan dimaksud berlaku dalam jangka waktu hingga tiga tahun sejak
ditetapkan pada 10 Desember 2025.
Dukungan Industri Perasuransian
Selain itu, di bidang perasuransian, dalam rangka memberikan kemudahan bagi
masyarakat dan pelaku usaha di wilayah bencana, OJK juga telah meminta seluruh
perusahaan asuransi dan reasuransi agar segera mengaktifkan mekanisme tanggap
bencana, menyederhanakan proses klaim, melakukan pemetaan polis terdampak,
menjalankan disaster recovery plan bila diperlukan, memperkuat komunikasi dan layanan kepada nasabah, serta berkoordinasi dengan BNPB, BPBD, dan reasuradur,
termasuk menyampaikan laporan perkembangan penanganan klaim secara berkala kepada OJK. (rls/tina)
